Lewat Dompet Digital Meningkatkan Penerimaan Pajak?

Bayangkan dunia di mana setiap orang dapat muncul rumah tanpa mesti cemas tidak membawa dompet dan uang. Penggunaan duit fisik dalam kehidupan sehari-hari sudah mendarah-daging dalam kehidupan masyarakat agar ide kehidupan cashless dapat dibilang radikal dengan menggunakan Gestun Terdekat.

Penggunaan duit fisik sudah makin menyusut dengan hadirnya kartu debit, kartu kredit, serta internet banking. Kemajuan teknologi komunikasi yang pesat melahirkan inovasi-inovasi yang tidak diprediksi sebelumnya. Siapa sangka, pas ini ada bisa saja keberadaan duit fisik dapat dieliminasi sepenuhnya.

Di China, pengaruh teknologi pada duit fisik sudah terlampau terasa. Di sana, pemanfaatan dompet digital dalam melakukan pembayaran diperkirakan sudah melampaui pemanfaatan duit konvensional.

Menggunakan teknologi quick response code (QR code), penyedia platform seperti WeChat dan Alipay memudahkan penggunannya untuk memindahkan “uang” yang dimilikinya kepada pihak lain memanfaatkan smartphone. Supermarket, toko kelontong, penjual di pasar, pedagang kaki lima dan bahkan pengemis pun memakainya sebagai media transaksi dan pembayaran.

Di Indonesia pas ini, berasal dari keseluruhan populasi, hanya 47 % yang memiliki ponsel pandai dan 51 % yang terhubung internet. Pembayaran digital sudah mulai digunakan oleh masyarakat Indonesia dengan hadirnya sebagian aplikasi-aplikasi, tapi penggunaannya masih terbatas.

TCash dan PayPro misalnya, hanya dapat digunakan untuk melakukan pembayaran di vendor dan tempat-tempat tertentu. GoPay dan GrabPay hanya dapat digunakan di internal aplikasi tiap-tiap yakni GoJek dan Grab.

Apa hubungannya dengan pajak? Berdasarkan knowledge World Bank, Indonesia pas ini merupakan salah satu negara dengan tax ratio paling rendah di dunia. Jika melihat negara-negara tetangga se-Asia Tenggara: Singapura 14,3 % dan Thailand 15,7 persen, Indonesia masih berada di bawah.

Negara-negara maju biasanya memiliki tax ratio di atas angka 30 persen. Salah satu masalah utama rendahnya tax ratio Indonesia adalah kurangnya tingkat kepatuhan dan kontribusi masyarakat.

Berdasarkan knowledge Direktorat Jenderal Pajak (DJP), jumlah Wajib Pajak (WP) yang terdaftar hingga dengan akhir 2016 adalah sebanyak 32.769.215 WP, kira-kira 29 juta di antaranya adalah WP orang spesial – angka yang terlampau kecil jikalau dibandingkan dengan keseluruhan populasi 261,1 juta penduduk.

Berdasarkan laporan kinerja DJP tahun 2016, berasal dari 20 juta WP yang mesti menyampaikan SPT, baru 63,15 % (sekitar 12 juta) yang melakukan kewajibannya. SPT yang disampaikan pun belum tentu benar. Kapasitas pajak di Indonesia belum maksimal.

Melihat data-data tersebut bisa saja muncul pertanyaan: Kenapa tidak diinventarisasi saja WP berasal dari rumah ke rumah? Sebagai informasi, DJP sudah melakukan program Sensus Pajak Nasional pada tahun 2012, tapi hasil dan dampaknya pada penerimaan tidak terlampau menggembirakan.

Kenaikan realisasi penerimaan pajak tahun 2011 sebesar 114,51 triliun, 2012 sebesar 92,69 triliun, dan 2013 sebesar 85,968 triliun, alami penurunan berturut-turut untuk tiga tahun tersebut. Jumlah penambahan Wajib Pajak orang spesial termasuk menurun: tahun 2011 sebanyak 3.001.035 orang sedang 2012 sebanyak 2.249.639 orang. Inventarisasi secara door to door tidaklah efisien dan efisien.

Salah satu cara yang paling efisien bagi DJP untuk menambah penerimaan pajak melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi adalah dengan mengandalkan data. Data yang akurat dan handal tidak dapat beri tambahan ruang bagi mesti pajak untuk mengelak.

Undang-undang KUP pas ini sudah beri tambahan legitimasi kepada DJP untuk memperoleh knowledge berasal dari berbagai pihak: lembaga pemerintah (pusat dan daerah) maupun swasta (perbankan, asosiasi, dan sebagainya). Saat ini knowledge yang diperoleh DJP hanyalah knowledge ekonomi formal.

Data ekonomi informal masih terlampau sukar ditelusuri dan direkam. Padahal sektor informal di Indonesia memiliki ukuran yang terlampau besar, tapi kontribusi pajak yang kecil. Selain itu masih banyak termasuk usaha-usaha di sektor resmi yang masih dapat menyembunyikan penghasilannya tanpa terdeteksi.

Di sinilah peran ekonomi digital. Pemerintah dapat memanfaatkannya dalam bisnis menggali potensi pajak yang pada mulanya belum pernah tersentuh mirip sekali. Pada ekonomi di mana setiap orang memanfaatkan dompet digital, seluruh knowledge transaksi (arus kas masuk dan muncul seseorang) akan terekam.

Pemerintah dapat mendapat akses knowledge ini melalui pihak penyedia platform dan sesudah itu menggunakannya untuk menggali potensi pajak serta sebagai alat pembuktian yang kuat. Tidak ada celah bagi seseorang untuk mengelak berasal dari pajak. Dengan begitu, kepatuhan dan penerimaan diharapkan akan meningkat.

Untuk capai kondisi tersebut, dukungan pemerintah terlampau diperlukan. Dari segi aturan, potongan tarif PPN untuk pembelian smartphone bisa saja dapat menambah penggunaannya di Indonesia. Skema insentif pajak dapat diberikan kepada mereka yang mengembangkan platform dompet-dompet digital ini.

Insentif termasuk diberikan kepada mereka yang memanfaatkan dompet digital dalam keseharian transaksinya. Mungkin berbentuk penurunan tarif PPh sebesar 1-2 % lebih rendah daripada mereka yang tidak memanfaatkan dompet digital, dapat beri tambahan dorongan.

Tujuannya yakni mendorong makin banyak pengguna agar berubah memanfaatkan dompet digital. Semakin banyak yang beralih, maka akan mengundang pengaruh domino. Mereka yang tidak turut dalam revolusi digital ini akan merasakan sebuah disinsentif, cost berasal dari tidak memanfaatkan dompet digital akan makin besar.

Pemerintah termasuk dapat terhubung akses langsung pembayaran pajak melalui dompet digital ke kas negara. Hal ini akan beri tambahan tambahan alasan bagi pemanfaatan dompet digital.

Penggunaan dompet digital termasuk memerlukan dukungan infrastruktur pemerintah. Ketersediaan dan kecepatan akses internet mesti dapat menjangkau seluruh wilayah negara. Ini adalah segi yang krusial dalam mendukung ekonomi digital.

Selain itu, masyarakat termasuk mesti mulai safe berkaitan knowledge transaksi ekonomi mereka. Pemerintah mesti mengakibatkan ketetapan yang menjamin kerahasiaan data-data transaksi ini. Simplifikasi dan dukungan regulasi berasal dari Bank Indonesia termasuk terlampau diperlukan, tanpa mengorbankan stabilitas moneter.

Harapannya dalam jangka panjang, dengan makin berkembangnya ekonomi digital maka sistem perpajakan yang sudah dibangun ini akan bekerja secara autopilot dalam menarik dana berasal dari masyarakat.

Tahun 2018 diperkirakan akan jadi tahun kebangkitan mobile payment dan dompet digital di Indonesia. Akan terlampau menarik melihat persaingan dan pertarungan penyedia-penyedia platform dalam bisnis capai pangsa pasar yang baru ini. Pemerintah memiliki peluang dan keperluan yang besar di bidang ini. Untuk itu langkah-langkah yang disita pemerintah akan dinanti.

Leave a Comment